Pakar dari Australiamengkritik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) usai menerima konsesi tambang dari pemerintah Indonesia.

Pengamat politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch Australia, Ian Wilson, mempertanyakan independensi PBNU.

Lihat Juga : Pakar Asing Ungkap Motif Pemerintah RI Beri Izin Tambang Ormas Agama

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memberi izin Ormas keagamaan mengelola tambang di Indonesia.

Ketentuan ini ditetapkan melalui PP No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 soal Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Aturan yang mengizinkan ormas keagamaan, seperti NU hingga Muhammadiyah untuk mengelola tambang tertuang dalam pasal 83A.

Lihat Juga : DK PBB Setujui Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Rusia Abstain

Menanggapi keputusan pemerintah, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf mengapresiasi dan menyebut kebijakan pemerintah sebagai "langkah berani" dan terobosan "penting."

"Untuk memperluas pemanfaatan sumber daya-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung," kata Yahya dalam rilis resmi.

NU juga menegaskan kesiapan mereka untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan tambang, dengan menjanjikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi bisnis.

Sikap PBNU itu memicu kekecewaan di kalangan Nahdliyin. Pegiat NU Kalimantan Timur Asman Azis mengaku kecewa usai PBNU menerima tawaran konsesi tambang.

Asman menyebut PBNU saat ini seperti telah meninggalkan ajaran Gus Dur selama ini yang menjauhkan diri dan NU dari kekuasaan.

Lihat Juga : Chechen Pernah Mau Bantu Palestina Lawan Israel, Kenapa Tak Terjadi?

"Sekarang saya melihat PBNU ini agak gamang dan agak sulit melakukan transformasi sosial di luar kekuasaan," kata Asman dalam acara Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Internasional secara daring pada akhir pekan lalu.

Puluhan warga NU alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menolak pemberian izin atau konsesi kelola tambang bagi ormas keagamaan.

Di kesempatan itu, Wilson juga mencatat seharusnya pemerintah tak menetapkan langkah tersebut dan mengambil kebijakan untuk mengurangi kerusakan lingkungan.

"Dengan membagi konsesi batu bara ke ormas seperti NU, industri yang mencemari ini akan dibela dan diberikan legitimasi atas dalih agama," kata Wilson.

Penggunaan dalih-dalih agama ini, lanjut dia, sudah terlihat saat sejumlah tokoh PBNU memberi pernyataan soal konsesi tambang.